Opini merupakan wacana komunikatif perbincangan di media mailing-list. Terimakasih.
http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=167941
Sabtu, 26 April 2008 20:31 WIB
JAKARTA--MI: Pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Ahmad Fauzi yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dibubarkan dinilai sebagai serangan balik DPR terhadap KPK.
DPR yang antikorupsi harus segera melokalisasi wacana tersebut agar nasib KPK tidak sama seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) atas desakan DPR yang punya semangat koruptor pada 2002 lalu.
"DPR yang antikorupsi harus memberi sanksi, paling tidak teguran terhadap DPR yang menginginkan pembubaran KPK. Ini harus cepat diatasi agar wacana pembubaran KPK tidak meluas, sebab kalau terjadi pembubaran KPK seperti nasib KPKPN, ini merupakan kejahatan legislasi," kata pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada Denny Indrayana di Jakarta, Sabtu (26/4).
Denny mengatakan selama ini juga sudah ada upaya untuk membubarkan KPK dari kalangan DPR yang punya semangat koruptor.
Menyikapi itu, ujar Denny, DPR yang antikorupsi harus menegur anggota dewan yang punya semangat koruptor dan menyingkirkannya.
"Saya yakin masih ada anggota DPR yang antikorupsi. Sebaiknya mereka melaporkan anggota dewan yang punya semangat koruptor ke KPK dan dipisahkan dari DPR yang punya semangat antikorupsi," katanya. (KN/OL-2)
© PPIA-JCU
3 comments:
From: A Syamsunihar
Sent: Saturday, 26 April, 2008 3:40:03 PM
Subject: [jcuisa-alumni] Diktator atas nama rakyat
Berbekal amanat UU bernegara, hadirlah lembaga negara yang bernama DPR sebagai representasi rakyat se-nusantara. Tentu yang dimaksud bukan representasi performance, tetapi representasi ide, gagasan, dan keinginan.
Namun sungguh mengejutkan, dua hari terakhir, para "rakyat" indonesia menghendaki pembubaran KPK karena lembaga yang terakhir ini ingin bongkar-2 kasus yang ditengarai disembunyikan oleh "rakyat" tersebut.
Benarkah rakyat indonesia menghendaki dihapusnya KPK?
Ah....."rakyat" itu telah menunjukkan kediktatorannya karena ia menganggap dirinya adalah lembaga yang paling berkuasa dan tak boleh disalahkan atau diketahui kesalahannya.
Wakil rakyat...... seharusnya merakyat, jangan nglantur kalo ngomong soal rakyat.
(itu sih kalo mereka sempat ngomongin rakyat, kebanyakan ngomongin apa gitu....)
Wakil rakyat...... bukan paduan suara, kata satu tatkala sedang diburu.....! !!!
(giliran nasib harga gabah, kedelai, minyak, lpg, dll...... susah mendapat satu kata yang membela kepentingan rakyat...... )
Salam,
nangs
Date: Sun, 27 Apr 2008 05:58:42 -0700 (PDT)
Subject: Re: [jcuisa-alumni] Diktator atas nama rakyat
Merdeka!!!
Setuju Cak, aparat negara dan rakyat seharusnya menyatu di dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran. Benar, sebagian anggota DPR lagi mabuk alias bingung karena sebagai 'wakil rakyat' sekarang dengan mudah 'ditelanjangi' oleh rakyat sendiri. Kuncinya, jangan pilih wakil rakyat tanpa tahu siapa dan apa track record mereka. Di Jakarta ada istilah anak-anak muda untuk orang-orang tua yang masih ngotot jadi pejabat negara, yaitu orang-orang 4 L (lo laghi, lo laghi). Nah, usahakan jangan pilih orang-orang 4L itu karena di masa lalu mereka memang terlibat pembodohan rakyat dan penjarahan negara. Tren terbaru, orang-orang 'muka baru' pada terpilih lewat pemilihan langsung, seperti Gubernur dan Wagub Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Artinya, rakyat Jember dan Jawa Timur harus mulai memilah antara orang 4L dan orang muda pembaharu.
Salam selentingan wae.....
Semmy
Tue, 29 Apr 2008 03:31:26 +0100 (BST)jcuisa-alumni@yahoogroups.com
Siti Aisyah (Icha) said:
Benaar Cak Nang dan Pak Semmy,
Gimana kao almuni JCU mulai berkiprah di dunia politik agar perpolitikan Indonesia bisa fresh...seperti freshnya campus JCU waktu kita disana dulu. Ayo Cak Nang bersiagalah. .. Missu all..
Salam,
Icha
Post a Comment